Presiden Minta Pengawasan Terhadap Produk Jasa Keuangan Lebih Intensif

LAMPUNG.POSKOTA.CO.ID -- Presiden Joko Widodo meminta agar pengawasan terhadap produk jasa keuangan, seperti asuransi, pinjaman online, hingga investasi dilakukan secara mendetail dan lebih intensif. 

Presiden tidak ingin berbagai kejadian kejahatan keuangan seperti kasus Asabri, Jiwasraya, Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Indosurya, hingga Wanaartha terulang kembali.

"Jangan sampai kejadian-kejadian yang sudah-sudah, Asabri, Jiwasraya, Rp17 triliun, Rp23 triliun, ada lagi Indosurya, ada lagi Wanaartha, sampai hafal saya ini karena baca. Unit link, ini harus mikro satu-satu diikuti karena rakyat, yang nangis itu rakyat," ucapnya.

Itu diutarakan Kepala Negara saat menghadiri Pertemuan Tahunan Industri Jasa Keuangan (PTIJK) Tahun 2023 di Hotel Shangri-La, Jakarta, Senin.(6/2/2023). Dikutip lampung.poskota.co.id dari laman poskota.co.id

Turut mendampingi Presiden Jokowi dalam acara tersebut yaitu Menteri Keuangan Sri Mulyani, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo, Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar, dan Pj. Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono.

"Rakyat itu hanya minta satu sebetulnya, duit saya balik, uang saya balik karena saya waktu ke Tanah Abang ada yang nangis-nangis, ceritanya juga kena itu. Waktu di Imlek juga sama, nangis-nangis itu juga, di Surabaya nangis-nangis itu juga. Hati-hati semuanya yang namanya pengawasan harus lebih diintensifkan," tegasnya.

Presiden memberikan contoh sebuah perusahaan di India yang mengalami kerugian akibat harga sahamnya melorot tajam yang kemudian berdampak pada perekonomian India secara keseluruhan.

"Hati-hati ada peristiwa besar minggu kemarin, Adani di India. Makronya negara bagus, mikronya ada masalah. Mikro, hanya satu perusahaan, Adani. Kehilangan 120 billion USD, hilang, langsung. Dirupiahkan Rp1.800 triliun. Hati-hati mengenai ini, pengawasan, pengawasan, pengawasan," jelasnya.

Presiden mengingatkan  jangan sampai ada yang lolos seperti itu karena goreng-gorengan Rp1.800 triliun. "Itu seperempatnya PDB India hilang. Yang terjadi apa? capital outflow, semua keluar, yang terjadi apa? Rupee (mata uang India) jatuh. Hati-hati mengenai ini, padahal kondisi makronya bagus," lanjutnya.

Presiden minta antara lain kepada  Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk meningkatkan pengawasan berbagai produk jasa keuangan agar masyarakat makin terlindungi.