Lebih dari 2 Tersangka Dugaan Korupsi Retribusi Sampah DLH Bandarlampung

Senin, 5 Desember 2022 14:46 WIB

Share
Kajati Lampung Nanang Sigit Yulianto (Foto Net)
Kajati Lampung Nanang Sigit Yulianto (Foto Net)

LAMPUNG.POSKOTA.CO.ID -- Kepala Kejaksaan Tinggi Lampung Nanang Sigit Yulianto mengatakan tersangka korupsi retribusi sampah Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Bandarlampung (BL) akan ada lebih dari dua tersangka.

"Sudah positif ada lebih dua tersangka yang terlibat dalam kasus korupsi restribusi sampah Tahun Anggaran 2019-2021," katanya. Menurut dia, tak lama lagi penetapan tersangkanya akan dipublikasikan kepada awak media, Senin (5/12/2022)

Berdasarkan hasil penyelidik kegiatan pengelolaan retribusi pengelolaan sampah DLH Kota Bandarlampung TA 2019, 2020 dan 2021, yaitu :

1. Bahwa Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandarlampung tidak memiliki data induk wajib retribusi sesuai dengan penetapan dari Kepala Dinas sehingga tidak diketahui potensi pendapatan real (nyata) dari hasil pemungutan retribusi pelayanan persampahan di Bandar Lampung. 

2. Bahwa dalam rangka pelaksanaan penagihan retribusi sampah dari tahun 2019 sampai tahun 2021 oleh DLH Kota Bandar Lampung ditemukan adanya fakta perbedaan antara jumlah karcis yang dicetak dengan jumlah karcis yang diporporasi serta karcis yang diserahkan Kepada petugas pemungut retribusi. 

3. Bahwa dalam rangka pelaksanaan penagihan retribusi sampah dari tahun 2019 sampai tahun 2021 oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung ditemukan adanya fakta hasil pembayaran retribusi yang dipungut oleh petugas penagih retribusi baik dari dinas Lingkungan hidup maupun penagih dari UPT pelayanan persampahan di kecamatan yang tidak disetorkan ke kas daerah dalam waktu 1 X 24 jam serta adanya penagih retribusi yang tidak memilki surat tugas resmi. 

4. Bahwa dalam rangka pelaksanaan penagihan retribusi sampah dari tahun 2019 sampai tahun 2021 oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung ditemukan adanya fakta hasil pemungutan retribusi yang tidak sepenuhnya disetorkan ke kas daerah namun dipergunakan untuk kepentingan lain dan kepentingan pribadi. 

Kemudian, Adapun kasus posisi dapat dijelaskan sebagai berikut : 

1. Bahwa dalam pengelolaan retribusi sampah di Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung sejak Tahun 2019 sampai 2021 diduga dilaksanakan tidak sesuai dengan mekanisme yang telah ditentukan dimana terdapat objek retribusi yang di pungut namun tidak disetorkan ke kas negara. 

2. Bahwa terkait pemungutan retribusi persampahan pada tahun 2019 sampai 2021 Dinas Lingkungan Hidup di kenakan targen pemasukan retribusi dari pemungutan sampah dari Kota Bandarlampung yang besarnya :

Halaman
Komentar
limit 500 karakter
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.
0 Komentar