Pemkot Bandarlampung: Bohong Gaji PPPK Sudah Cair dari Kementerian

Senin, 26 September 2022 12:51 WIB

Share
Plt Kepala BPKAD M Ramadhan (Foto Hajim/Poskota Lampung)
Plt Kepala BPKAD M Ramadhan (Foto Hajim/Poskota Lampung)

LAMPUNG.POSKOTA.CO.ID - Plt Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Bandarlampung M. Ramadhan mengatakan bohong ada dana dari Kementerian Keuangan untuk gaji Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

"Informasi dari mana itu, belum ada dana dari Kementerian Keuangan itu dan itu tidak ada," tandasnya kepada Poskota Lampung setelah viral wakil para guru PPPK "curhat" belum dibayar gajinya selama sembilan bulan ke Hotman Paris di Kopi Johny, Kelapa Gading, Jakarta, Senin (26/9/2022).

Gaji PPPK itu nanti dibayar dari dana APBD, katanya sambil berjalan ke ruang Wali Kota Bandarlampung Eva Dwiana.

Sebelumnya, pada penyerahan Surat Petikan Keputusan Wali Kota Bandarlampung tentang Pengangkatan PPPK untuk Tahap I dan Tahap II Formasi 2021 di Gedung Semergou, Selasa (26/7/2022).

Penjabat Sekdakot Sukarma Wijaya menjelaskan penerimaan gaji bagi guru PPPK akan dimulai pada November dan Desember 2022 karena akan dimasukan dalam APBDP, setelah ada surat perintah melaksanakan tugas (SPMT).

“Kami sudah rapat dengan DPRD, Tim Anggaran Pemkot Bandarlampung (TAPD) akan menggaji guru PPPK terhitung sejak bulan November dan Desember 2022,” kata Sukarma Wijaya yang juga ketua TAPD.

Hotman Paris meminta KPK RI, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Ristek, Irjen Kementerian Dalam Negeri mengusut anggaran 1.166 guru PPPK yang sudah sembilan bulan belum dibayar di Kota Bandarlampung.

Pengacara kondang itu mengungkapkan hal itu setelah didatang puluhan wakil guru PPPK lewat Program Hotman 911 yang diunggah Instagram @hotmanparisofficial di Kopi Johny Kelapa Gading, Jakarta, Senin (26/9/2022).

Hotman menyatakan keheranannya gaji para guru PPPK belum dibayar padahal dari Kementerian Keuangan sudah turun dua kali, Rp43 miliar dan Rp38 miliar. Anggaran tersebut tak boleh digunakan apapun, hanya untuk guru PPPK. 

"KPK perlu turun!” tandasnya disambut gegap gempita para guru. Mereka mengatakam sudah minta perhatian Pemkot Bandarlampung hingga Komisi 10 DPR RI. Namun, hingga kini, tak juga cair.

Halaman
Komentar
limit 500 karakter
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.
0 Komentar