BPK Temukan Rp23,7 M Kerugian Negara, Proyek Jalan Sutami Akan Kembali Tetapkan Para Tersangkanya

Selasa, 20 September 2022 09:20 WIB

Share
BPK Temukan Rp23,7 M Kerugian Negara, Proyek Jalan Sutami Akan Kembali Tetapkan Para Tersangkanya
Kapolda Irjen Pol Akhmad Wiyagus, owener PT URM Hengki Widodo (Engsit), dan Dirkrimsus Kombes Pol Arie Rachman Nafarin (Foto Net/Poskota Lampung)

LAMPUNG.POSKOTA.CO.ID -- Polda Lampung merencanakan gelar perkara untuk penetapan kembali para tersangka pascaditemukannya kerugian negara hingga Rp23,7 miliar lebih proyek Jl. Ir. Sutami-Sribhawono-Simpang Sribhawono.

Menurut Dirkrimsus Polda Lampung Kombes Pol. Arie Rachman Nafarin, penyidikan kasus pembangunan jalan nasional itu dimulai dari awal lagi setelah putusan praperadilan membatalkan penetapan Engsit sebagai tersangka.

Dikatakannya, pihaknya sudah menerima Laporan Hasil Pemeriksaan Perkiraan Kerugian Negara (LHP PKN) atas dugaan kasus korupsi proyek tersebut dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI pada Selasa (20/9/2022).

Wakil Ketua BPK RI Agus Joko Pramono dan Kasatgas Kopsurgah Wilayah 2 KPK yang menyerahkan LHP PKN kepada Kapolda Lampung Irjen Pol Akhmad Wiyagus di Mapolda Lampung, Senin (19/9/2022), pukul 10.00 WIB.

Dengan adanya audit BPK, Dirkrimsus Polda Lampung akan langsung memperbaiki berkas penyidikan dan segera melakukan gelar perkara untuk penetapan kembali para tersangka.

Ditreskrimsus Polda Lampung telah melakukan memeriksaan terhadap 54 saksi dari berbagai pihak termasuk owner PT URM. Selain itu, penyidik juga sudah meminta keterangan saksi ahli.

Proyek APBN Tahun Anggaran 2018-2019 senilai Rp143 miliar tersebut dimenangkan PT Usaha Remaja Mandiri (URM). Pada 23 April 2021, Ditreskrimsus Polda Lampung telah menetapkan lima tersangka.

Kelima tersangka adalah Owener PT URM Hengki Widodo (HW) alias Engsit, Direktur PT URM Bambang Wahyu Utomo (BWU), dua ASN pada Direktorat Bina Marga Kementerian PUPR: Sahroni (SHR) dan Rukun Sitepu (RS).

Kelima tersangka dijerat dengan Pasal 2 atau Pasal 3 UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dengan pidana penjara minimal 4 tahun dan maksimal 20 tahun dan denda paling sedikit Rp200 juta dan paling banyak Rp1 miliar.

Namun, dalam sidang praperadilanan di Pengadilan Negeri Tanjungkarang pada 27 Mei 2021,  hakim Joni Butar Butar menggugurkan atau membatalkan status tersangka terhadap Engsit. [Miki]

Komentar
limit 500 karakter
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.
0 Komentar