Kementerian Ancam Periksa Bupati Dawam Jika Gaji Aparat Desa Belum Dibayar Lusa

Minggu, 18 September 2022 10:41 WIB

Share
Kementerian Ancam Periksa Bupati Dawam Jika Gaji Aparat Desa Belum Dibayar Lusa
Tomsi Tohir, Dawam Raharjo, dan Nizwar Affandi (Foto Net/Poskota Lampung)

LAMPUNG.POSKOTA.CO.ID -- Kementerian Dalam Negeri memberi batas waktu (dead line) Bupati Lampung Timur Dawam Rahardjo membayar gaji perangkat desa paling lambat Selasa (20/9/2022).

Jika belum dibayarkan, Kementerian Dalam Negeri akan memeriksa secara khusus kemana larinya dana tersebut. Gaji perangkat desa tidak bisa ditunda karena 10 persen dana perimbangan dikurangi dana alokasi khusus (DAK).

Nizwar Affandi, tenaga ahli Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri, kepada Poskota Lampung, Minggu (18/9/22022), mempertanyakan kemana dana buat pembayarkan penghasilan tetap (siltap) aparatur desa yang sudah enam bulan belum dibayarkan.

Hal itu sesuai arahan Tomsi Tohir setelah Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri rapat dengan Bupati Dawam Rahardjo di Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, Jumat (16/9/2022), ujarnya.

Senin (12/9/2022), ratusan aparatur desa -- kepala desa, BPD, kadus, RT, dan Linmas -- Kabupaten Lampung Timur (Lamtim) aksi unjuk rasa ke Gedung Bupati dan DPRD Lampung Timur, Senin (12/9/2022).

Mereka menuntut pembayarkan penghasilan tetap (siltap) aparatur desa yang sudah enam bulan belum dibayarkan. Mereka juga menuntut bupati segera mengeluarkan Nomor Induk Perangkat Desa, (NIPD).

Kapolres AKBP Zaky Alkazar Nasution yang didampingi Waka serta Kabag Ops, Kasat Sabhara , Kasat Intelkam dan Kasi Humas mengawal aksi tersebut. 

Aparat desa tetap aksi walau banyak tekanan, baik dari camat maupun preman, agar  mereka tidak berunjuk rasa, kata juru bicara aksi, Ibrahim.

Mereka yang aksi mengancam akan melakukan aksi serupa dengan masa lebih banyak lagi jika permintaan mereka tidak juga dikabulkan oleh Bupati Dawam Raharjo.

Koordinator pengunjuk rasa, Ibrahim menyatakan aparatur desa tidak memiliki hutang seperti yang disampaikan Bupati, namun pemerintah daerahlah yang berhutang kepada aparatur desa.

Halaman
Komentar
limit 500 karakter
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.
0 Komentar