Timsel Bawaslu Lampung Abaikan Semangat Gender UU No 7 Tahun 2017

Minggu, 7 Agustus 2022 09:13 WIB

Share
Aprilianti (Foto Ist)
Aprilianti (Foto Ist)

LAMPUNG.POSKOTA.CO.ID -- Koalisi Aktivis Perempuan Lampung menilai Tim Seleksi (Timsel) Bawaslu Lampung 2022-2027 mengabaikan semangat keterwakilan perempuan sesuai UU No.7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu)

Lewat relis konferensi persnya, Sabtu (6/8/2022), aktivis perempuan Diah Dharma Yanti dan Aprilliati selaku ketua Kaukus Perempuan Parlemen Indonesia (KPPI) Lampung mengatakan penetapan enam nama calon anggota Bawaslu Lampung tak memperhatikan pasal 92 ayat (11) UU No.7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

Dalam UU tersebut,  komposisi keanggotaan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota memperhatikan keterwakilan perempuan paling sedikit 30% (tiga puluh persen), ujarnya.

Diah Dharma Yanti menilai Tim Seleksi Bawaslu Lampung 2022-2027 tidak memahami dan memiliki perspektif perempuan. Kalau mereka memiliki itu, pasti ada keterwakilan perempuan hasil seleksinya, tandasnya.

"Saya menilai Tim Seleksi tidak memahami dan memiliki perspektif perempuan. Kalau mereka memiliki itu, pasti mereka prioritaskan keterwakilan perempuan dalam nama enam besar calon anggota Bawaslu Lampung ini,” tegasnya.

Dia sangat menyangkan jika kemudian penyelenggara pemilunya tidak ada keterwakilan perempuan. Sementara mereka nanti melakukan verifikasi terhadap partai-partai politik terkait keterwakilan perempuan,” ujar Diah.

Aktivis perempuan Lampung ini menegaskan hal itu akan menjadi preseden buruk dalam penyelenggaraan Pemilu 2024.

Hal senada disampaikan Aprilliati,"Kami sangat menyesalkan Timsel Bawaslu Lampung mengabaikan amanat UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, khususnya Pasal 92 ayat 11."

Anggota DPRD Provinsi Lampung ini menyesalkan putusan Tim Seleksi yang tidak mengakomodir kesetaraan gender, karena hal tersebut akan berpengaruh pada Indeks Pemberdayaan gender di Lampung.

“Padahal DPRD bersama pemerintah provinsi sudah mengesahkan Peraturan Daerah tentang pengarusutamaan Gender,” katanya.

Halaman
Komentar
limit 500 karakter
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.
0 Komentar